Taksi dan Angkutan Sewa, seperti Apa?

Chevrolet Spin abu-abu menghampiriku pagi itu. Sopirnya lelaki muda. Dari penampilannya, kutaksir ia masih kuliah. “Saya mahasiswa. Baru saja yudisium,” katanya ketika kutanya pekerjaannya sehari-hari. Sejak ada Uber, dia tergabung di sana.

“Apa nggak ganggu kuliahnya?” tanyaku. Dia tertawa. “Syukur enggak. Saya atur waktu saja. Kalau lagi kosong, saya ambil penumpang,” tuturnya. Awalnya, ia minta izin dulu sama orangtua. Kemudian orangtuanya melihat ia bisa membagi waktu, ia pun diizinkan. “Banyak juga sih teman saya yang aktif di Uber, akhirnya keenakan dapat duit sendiri, skripsi nggak kelar-kelar sampai sekarang,” katanya sembari tertawa. Menurutnya, dengan adanya Uber, ia bisa mendapatkan uang sendiri. Nggak minta sama orangtua samasekali setelah itu? “Ya minta kalau mau ke kampus. Tapi setelah itu tetap narik Uber lagi sih,” imbuhnya sembari tertawa lebar.

Untuk menjadi sopir Uber, dia tak bisa mendaftar secara perorangan. “Saya daftar di om saya yang punya rental mobil. Sebagai kompensasinya, saya dikenakan biaya 5% dari total pendapatan yang dibayarkan,” ungkapnya.

Seberapa penghasilan didapat dari Uber? “Uber membayarkan penuh sesuai tarif. Sopir tidak dipotong apa-apa. Kayaknya sih Uber ambil untung dari aplikasinya itu aja. Lumayanlah penghasilan saya buat mengisi waktu luang,” tuturnya tanpa merinci total penghasilan yang didapat. “Nggak tahu ke depannya, katanya tarif mau naik. Mungkin kalau tarif naik, harus bayar ke Uber kali ya? Belum tahu juga sih,” lanjutnya.

Sementara itu, ketika naik taksi BlueBird, aku bertanya ke sopir taksinya, bagaimana efek adanya aplikasi online transportasi? “Lumayan ngefek Bu. Tapi sepertinya lebih ngefek karena Go-Jek ketimbang Uber. Turun 25%-30%,” ungkapnya. Apakah susah untuk mencapai target? “Kalau saya sih nggak, tapi sebagian teman saya merasakannya. Ada yang kerja dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, cuma dapat Rp 300 ribu. Mungkin rezekinya juga sih ya,” katanya lagi.

Seorang pengemudi lainnya mengiyakan. “Saya lebih susah saat ini. Biasanya ada mahasiswa yang pulang kuliah bareng-bareng naik taksi, sekarang milih naik Uber. Katanya tarifnya lebih murah, bener nggak sih Bu? Kalau lebih murah, gimana ngitungnya ya Bu? Kalau angkutan umum kan ada standarnya dari pemerintah, kayak batas atas-batas bawah gitu. Kalau saya sih maunya bersaing sehat saja. Kalau memang taksi, ya dikasih kode taksi, ada lampu atas. Ibu pernah naik Uber nggak? Saya pengen tahu kayak apa sih Uber itu Bu?” katanya balik bertanya.

Baiklah, saya kasih gambaran yang saya tahu karena saya baru seminggu ini pakai Uber. Dari Apartemen Centro City di Duri Kepa ke BSD Tangerang, terus sopirnya saya suruh nunggu 20 menit, balik ke Mal Taman Anggrek, biayanya Rp 186 ribu. Murah nggak? “Kalau itu sih murah Bu. Selisih bisa Rp 40 ribu sama Blue Bird,” katanya.

Untuk memastikan selisih harga tersebut, aku mencoba Uber dan BlueBird dari titik asal ke titik tujuan yang sama, yaitu dari Apartemen Centro City di Duri Kepa ke Terminal 1C Bandara Soekarno Hatta.

18 Maret pukul 05.44 perjalanan timku dimulai dari Apartemen Centro City, tiba di Terminal 1C pukul 06.24, tarif Uber Rp 76.500. 19 Maret pukul 04.57 dari Apartemen Centro City, tiba di Terminal 1C pukul 05.25, tarif BlueBird Rp 103.500. Selisih tarif Rp 27.000. Tarif itu saat normal. Tarif Uber ketika dikenakan surge price bisa tambah 1,3x dan 1,6x.

Pro-Kontra Online vs Konvensional

“Kalau menurut saya sih, adanya Uber ini kan membantu banget ya Bu. Saya bisa cari uang sendiri,” kata sopir Uber. Sementara itu, sopir BlueBird bilang, “Kalau memang mau bersaing sih nggak masalah. Tapi bersaing sehatlah Bu. Kalau kendaraan umum kan ada aturannya. Sekarang ini bukan hanya persoalan tarif murah, tapi juga persoalan gengsi. Kalau Ibu naik taksi, Ibu ketahuan naik taksi. Kalau naik Uber, kan nggak ketahuan. Orang tahunya Ibu naik mobil pribadi, lebih bergengsi buat sebagian orang Bu,” katanya.

Apa kata konsumen? “Tarif Uber lebih murah, terus Ibu naik Uber juga nggak ketahuan kalau naik mobil sewaan,” begitu saran yang pertama kali kuterima. “Layanan Uber oke lho Bu, disediakan minuman,” begitu saran kedua yang kuterima.

Faktanya, berdasarkan pengalaman sendiri, sebagai berikut.

Uraian BlueBird Uber Keterangan
Cara pemesanan 1. Call centre 24 jam2. Aplikasi 1. Aplikasi Aplikasi Uber tidak bisa diakses via BlackBerry.
Cara pembayaran 1. Tunai2. Credit voucher (biaya dibebankan melalui kartu kredit)

3. EDC electronic payment (kartu kredit dan debit)

1. Tunai2. Kartu kredit Tidak semua taksi BlueBird dilengkapi EDC electronic payment.Penggunaan credit voucher harus menghubungi call centre lebih dulu.
Layanan minuman Belum pernah diberikan minuman oleh sopir. Ada sopir yang menyediakan minuman berupa air mineral. Saya pikir ini adalah inisiatif sopirnya.
Penilaian sopir oleh konsumen Tidak wajib Wajib Kita bisa memberikan penilaian ke konsumen BlueBird melalui email, social media, telepon. Di Uber, agar bisa memesan berikutnya, konsumen harus memberi peringkat untuk sopir.
Ilustrasi harga dari Apartemen Centro City ke Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta Rp 103.500 Rp 76.500

 

Antara Taksi dan Mobil Sewaan

Akhirnya pemerintah memberikan payung hukum pengelolaan UberCar dan sejenisnya masuk dalam kategori mobil sewaan. Dalam hal ini, Uber bukanlah perusahaan penyedia jasa transportasi tetapi teknologi. Karena itu, kewajiban Uber dan perusahaan sejenis lainnya adalah bermitra dengan perusahaan sewa kendaraan atau perorangan yang tergabung dalam koperasi. Sementara itu, kewajiban mitra kerja Uber dan perusahaan sejenisnya adalah memenuhi izin usaha angkutan dan izin operasi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan mitra harus dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus; dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.

klasifikasi

PP No. 74 Tahun 2014 Pasal 41 tentang Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terdiri atas:

  1. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  2. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  3. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
  4. Angkutan orang di kawasan tertentu.

substansi izin

KM 35 Tahun 2003 Pasal 28 menyatakan, angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari angkutan taksi; angkutan sewa; angkutan pariwisata; angkutan lingkungan.

Angkutan Taksi Angkutan Sewa
Wilayah Operasi Perkotaan Tidak terbatas
Ciri-ciri a. tidak berjadwal;b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal;

c. tarif angkutan berdasarkan argometer;

d. pelayanan dari pintu ke pintu.

a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif;b. dilayani dengan mobil penumpang umum;

c. tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan

penyedia jasa;

d. tidak berjadwal.

 

Perlengkapan wajib a. tulisan “TAKSI” yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harusmenyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;

b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;

c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;

d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;

e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;

f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;

g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;

h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;

i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus;b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor

kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.

 

Bentuk badan usaha a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;b. badan usaha milik swasta nasional;

c. koperasi;

d. perorangan warga negara Indonesia.

a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;b. badan usaha milik swasta nasional;

c. koperasi;

d. perorangan warga negara Indonesia.

Izin yang harus dimiliki a. izin usaha angkutan;b. izin operasi. a. izin usaha angkutan;b. izin operasi.
Persyaratan izin angkutan a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte

pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;

f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte

pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;

f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Dokumen izin operasi a. surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) nomor induk perusahaan;

4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;

5) alamat perusahaan/ penanggung jawab;

6) masa berlaku izin;

b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) jumlah kendaraan yang diizinkan;

4) masa berlaku izin;

c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) tanda nomor kendaraan;

4) nomor uji;

5) merk pabrik;

6) tahun pembuatan;

7) daya angkut (orang);

8) ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkan, dan toilet;

d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nomor induk kendaraan;

3) nama perusahaan;

4) masa berlaku izin;

5) tanda nomor kendaraan;

6) nomor uji;

7) daya angkut orang;

8) daya angkut bagasi;

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

a. surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) nomor induk perusahaan;

4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;

5) alamat perusahaan/ penanggung jawab;

6) masa berlaku izin;

b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) jumlah kendaraan yang diizinkan;

4) masa berlaku izin;

c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) tanda nomor kendaraan;

4) nomor uji;

5) merk pabrik;

6) tahun pembuatan;

7) daya angkut (orang);

8) ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkan, dan toilet;

d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nomor induk kendaraan;

3) nama perusahaan;

4) masa berlaku izin;

5) tanda nomor kendaraan;

6) nomor uji;

7) daya angkut orang;

8) daya angkut bagasi;

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Persyaratan administratif izin operasi a. memiliki surat izin usaha angkutan;b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;

c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;

d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;

e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;

g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;

h. surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

a. memiliki surat izin usaha angkutan;b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;

c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili

perusahaan dan fotokopi Buku Uji;

d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;

e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;

g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;

h. surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

Persyaratan teknis izin operasi a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik. a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
Dokumen izin operasi a. surat keputusan izin operasi;b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;

c. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;

d. kartu pengawasan kendaraan;

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

a. surat keputusan izin operasi;b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;

c. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;

d. kartu pengawasan kendaraan;

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Sumber: KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

PP No. 74 Tahun 2014 Pasal 79 menyebutkan, perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum Indonesia berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, atau koperasi. Koperasi menjadi alternatif perorangan yang tidak mampu membentuk perseroan terbatas.

Persoalan yang mungkin Timbul

Lalu, apa persoalan yang mungkin timbul dalam operasional di lapangan? Pertama, merujuk pada KM 35 Tahun 2003, disebutkan bahwa kendaraan sewa harus dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus; dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan. Itu berarti, mobil pribadi yang dijadikan angkutan sewa harus dimutasikan menjadi angkutan sewa yang dinaungi oleh koperasi atau perusahaan sewa kendaraan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 18, kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lama satu tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.

Kedua, ketika perorangan tergabung dalam koperasi dan menggunakan kendaraan pribadinya sebagai angkutan sewa, bagaimana identitas kepemilikan kendaraannya? Dalam diskusi TruckMagz di Semarang, 20 Januari 2016 disebutkan bahwa:

  1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan wujud dari legitimasi atau pengakuan kepemilikan oleh negara yang didalamnya terkandung nilai jaminan keabsahan dan legalitas asal-usul serta jaminan kepastian hukum kepemilikannya.oleh sebab itu kepastian hukum kepemilikan dalam bentuk dokumen BPKB tidak boleh bersifat mendua (ambigu);
  2. Identitas kepemilikan yang dicantumkan dalam dokumen BPKB adalah sesuai dengan dokumen persyaratan identitas pemilik dan formulir permohonan yang diisi oleh pemohon selaku pemilik Ranmor. Dalam hal kendaraan didaftarkan oleh Koperasi maka yang dituangkan dalam dokumen BPKB adalah identitas Koperasi, selanjutnya apabila ada sengketa hukum maka kepastian hukum kepemilikannya yang menjadi tanggung jawab Polri hanya sebatas hak milik koperasi;
  3. Penulisan identitas pemilik dengan mencantumkan badan hukum (koperasi) sekaligus menyebutkan identas perorangan pemiliknya, selain bersifat mendua (ambigu) melemahkan kepastian hukum kepemilikannya, juga tidak dapat diakomodir oleh material dokumen BPKB spesifikasi teknis yg telah dan hingga saat ini ada serta berlaku.

Meski begitu, diperlukan ketegasan mengenai hal ini mengingat, dalam ketentuan di Jakarta berbeda, yang mengizinkan nama perorangan di bawah koperasi. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, secara tegas tidak mengizinkan nama perorangan di bawah koperasi.

Ketiga, ketegasan penegakan aturan bisnis angkutan di Indonesia sangat diperlukan. Beberapa tahun yang lalu, di Bali, maraknya mobil pribadi yang dijadikan mobil sewaan menjadi masalah bagi pengusaha mobil sewaan resmi. Kenyataannya, hingga sekarang, mobil sewaan tidak resmi yang dikelola oleh perorangan terus beroperasi. Di Jakarta misalnya, sewa kendaraan pribadi dengan sopir membayar Rp 600 ribu untuk operasional dalam kota Jakarta. Harga itu sudah termasuk biaya sopir, biaya parkir, dan biaya told an tidak termasuk biaya BBM. Sementara dari Jakarta ke Bandung, sewa mobil pribadi dikenakan biaya Rp 1 juta per hari. Adakah potensi kerugian negara dalam kasus tersebut? Silakan dicari jawabannya sendiri.

NB:

Saya konsumen Uber dan BlueBird sehingga tidak bisa membandingkan dengan layanan lainnya. Nama sopir sengaja tidak disebutkan.

 

Tulisan ini dipublikasikan di Umum dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *